JAKARTA, KOMPAS.COM – Pelabuhan Anggrek yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mulai Selasa (28/9/2021) hari ini resmi dikelola oleh konsorsium perusahaan swasta. Perusahaan tersebut adalah PT Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) yang merupakan pemenang lelang proyek pengelolaan Pelabuhan Anggrek dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam peresmian pengelolaan Pelabuhan Anggrek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan kepada PT AGIT agar selalu memperhatikan perkembangan teknologi dan transformasi digital, serta berwawasan lingkungan atau ecoport.

Budi Karya meyakini, PT AGIT memiliki kredibilitas untuk melaksanaan pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan Anggrek. Karena itu, ia meminta PT AGIT agar tetap mematuhi aturan yang berlaku sehingga pelayanan Pelabuhan Anggrek dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

“Saya berpesan agar PT AGIT dapat menjaga komitmen dan itikad baiknya dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Anggrek untuk 30 tahun ke depan,” ujar Budi Karya, Selasa (28/9/2021).

Kehadiran Pelabuhan Anggrek diharapkan mampu meningkatkan konektivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Gorontalo dan kawasan sekitarnya serta meningkatkan daya saing Indonesia. Sebelumnya, pada bulan Juli yang lalu, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT AGIT telah menandatangani perjanjian kerjasama melalui skema KPBU. PT AGIT merupakan konsorsium yang terdiri dari sejumlah perusahaan yakni PT Gotrans Logistics International, PT Anugerah Jelajah Indonesia Logistic, PT Titian Labuan Anugrah, dan PT Hutama Karya (Persero).

Pengelolaan Pelabuhan Anggrek melalui skema KPBU merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya pelabuhan, meskipun di tengah pandemi dan di tengah keterbatasan APBN.

Nilai investasi kerja sama tersebut sebesar Rp 1,4 triliun dan biaya operasional sebesar Rp 5,2 triliun yang akan dikerjasamakan selama 30 tahun.

Adapun besaran pendapatan konsesi adalah 2,5 persen per tahun dari pendapatan kotor yang dapat dinaikkan secara progresif serta pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebesar 50 persen disetorkan oleh Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang hadir dalam peresmuan tersebut mengatakan, sinergi menjadi kata kunci agar tujuan pengembangan pelabuhan Anggrek bisa tercapai secara optimal.

“Indikator sukses atau tidaknya pengembangan Pelabuhan Anggrek di Kab. Gorontalo Utara ini tentu tidak sebatas pada pembangunan fasilitasnya yang modern, tapi seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Gorontalo dan sekitarnya,” ujar anggota legislatif dari daerah pemilihan Gorontalo ini.

Menurutnya, pengembangan Pelabuhan Anggrek harus menjadi milestone dalam mewujudkan visi pembangunan Gorontalo dari 5 provinsi termiskin mejadi 5 provinsi termakmur di Indonesia dalam 30 tahun mendatang.

Diharapkan juga Pelabuhan Anggrek bisa mendukung Gorontalo menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Pasalnya, Gorontalo mempunyai potensi besar di sektor agribisnis seperti jagung, coklat, kelapa dan perikanan laut. Sayangnya, pembangunan di Provinsi Gorontalo selama ini relatif tertinggal karena lemahnya dukungan infrastruktur. Dengan kehadiran proyek pengembangan Pelabuhan Anggrek, salah satu masalah pembangunan wilayah ini telah mendapatkan jalan keluar.

“Pengembangan Pelabuhan Anggrek sudah sangat lama menjadi dambaan masyarakat karena kapasitas yang ada selama ini sudah tidak mendukung sehingga arus barang ke daerah ini menjadi tidak lancar sehingga membuat inflasi relatif tinggi dan membebani perekonomian dan daya saing Gorontalo,” kata Rachmat.